Jika memang ini masuk dalam ranah pidana, maka YARA mendorong agak Kejaksaan Agung untuk mempidanakan seluruh perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban membangun plasma.
“Saya terkejut membaca berita, kalau Kejari Abdya menyampaikan kerugian perekonomian negara diangka Rp 10 triliun lebih akibat PT CA tidak membangun kebun plasma 20-30 persen. Tentu menarik untuk dikaji secara hukum, dan kami mendesak Kejari Abdya untuk menyampaikan proses kajian hukumnya," katanya
"Karena kami (YARA) perwakilan di seluruh Aceh mempunyai data perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan plasma, dan ini tentu harus ditarik juga kedalam ranah pidana seperti yang dilakukan Kejari Abdya," sambung Suhaimi.
Baca Juga: Enzi Storia Bertekad Ingin Istirahat dari Dunia Hiburan: Kan Gue Kerja Udah 13 Tahun Nonstop
Terhadap penguasaan lahan 4.847.18 hektare oleh PT Cemerlang Abadi berdasarkan rekomendari panitia B dan Plt Gubernur Aceh, Suhaimi sudah berkomunikasi dengan PT Cemerlang Abadi untuk menggali informasi tentang proses hukum yang sedang berjalan.
Informasi yang diperoleh PT CA sudah melaporkan dugaan pemalsuan data risalah panitia B oleh pejabat BPN Pusat ke Mabes Polri dan sampai saat ini masih dalam proses.
Harusnya proses hukum yang ditempuh oleh PT CA untuk mencari keadilan harus dihormati oleh Kejari Abdya, bukan malah melakukan penekanan yang seolah-olah Kajari sudah ikut dalam pusaran politik kepentingan elit di Abdya dalam isu perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi.
“Harusnya hormati dulu upaya hukum PT CA, bukan malah ikut menekan sebagai investor di Abdya yang menurut kami sudah dipolitisir untuk kepentingan pupolaritas politik," demikian tandas Suhaimi. (ZAL)
