Realitasonline.id| JAKARTA – KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengusulkan agar seluruh pemerintah daerah (Pemda) melakukan asesmen kebijakan persaingan. Usulan itu disampaikan KPPU saat bertemu dengan Mendagri Tito Carnavian.
KPPU menemui Mendagri Tito Carnavian pada Senin (18/3/2024) lalu, menjelaskan soal strategi peningkatan kinerja persaingan usaha dalam mendorong perekonomian di seluruh daerah khususnya melalui penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan bidang ekonomi pada setiap pemerintah daerah.
Hal itu dikemukakan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa kepada pers, Rabu 20/3/2024. Pada pertemuan dengan Mendagri Tito Carnavian di kantor Kemendagri, Ketua KPPU didampingi jajaran anggota KPPU lainnya.
Baca Juga: Kasdam Iskandar Muda Brigjen Hadi Basuki Tutup TMMD 119 di Abdya
Seperti diketahui, kebijakan persaingan sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas perekonomian nasional dan daerah melalui pembuatan dan pengawasan atas peraturan yang tidak mendistorsi pasar, sehingga dapat mengendalikan inflasi daerah, sebut Ketua KPPU.
Untuk mendukung adaptasi kebijakan persaingan, KPPU telah mengeluarkan Peraturan KPPU No. 4 tahun 2023 tentang pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, jelasnya.
Melalui peraturan tersebut, pemerintah dapat meminta saran dan pertimbangan ke KPPU serta menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Melalui pertemuan tersebut, KPPU menginginkan agar asesmen kebijakan persaingan melalui penggunaan DPKPU dapat dilakukan di seluruh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, KPPU juga dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam memastikan kelancaran distribusi guna mendukung strategi pengendalian inflasi 4K di daerah (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif).
Kinerja persaingan usaha di daerah nantinya akan tercermin dalam Indeks Persaingan Usaha yang dikembangkan KPPU.
Indeks ini juga diharapkan KPPU menjadi salah satu indikator dalam Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (ITKPD) yang diinisiasi Kemendagri.
Lebih lanjut, keberhasilan dalam kinerja persaingan usaha nantinya akan diapresiasi melalui penghargaan bersama dari KPPU dan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah.
Selain itu, Ketua KPPU juga mengajak Kemendagri untuk mendorong program Penyuluh Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui partisipasi seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Pemerintah Daerah.
Khususnya melalui pembentukan tim bersama dalam memfasilitasi aktivitas penyuluhan tentang pelaksanaan kemitraan yang
baik kepada pelaku UMKM di daerah.
