Realitasonline.id - Medan | Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto mengadakan sosialisasi Ranperda 'Pemajuan Kebudayaan' bersama para tokoh seniman, budayawan, anggota sanggar dan komunitas seni, akademisi, guru sekolah dan jurnalis.
Kepada media, Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu menyebutkan, sosper yang dilakukannya dengan mode 'saresehan', agar berdialog secara dua arah untuk mendapatkan segala masukan.
"Ranperda ini sudah tahap finalisasi, kita mau munculnya perda pemajuan kebudayaan ini menjadu payung hukum dalam hal pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan serta kesenian," katanya di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut, Rabu (11/9/2024).
Baca Juga: Ratusan Seniman dan Budayawan Menghadap ke Bobby Nasution Minta DKM Dibentuk Kembali
Sutarto mengajak untuk menyebarkan peraturan tersebut ke seluruh pelosok Sumut, terutama untuk generasi muda. Ditekankan pelestarian seni budaya dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial.
"Saya juga menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku seni lokal yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Kesenian Budaya, di segala event nasional maupun internasional di Sumatera Utara," jelasnya.
ementara itu, Sastrawan dan Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN), Idris Pasaribu menyayangkan perlakuan berbeda pemerintah daerah terhadap pelaku seni dan budaya di daerah lain dan Sumut.
Baca Juga: Tugu Selamat Datang di Kota Medan Dirobohkan, Apa Kata Budayawan?
“Di Jawa, Bali dan daerah lainnya, ketika Perda ini mau dirancang pemerintah, seniman dan budayawan diundang untuk ikut berdiskusi tentang rancangan UU tersebut,” sebutnya.
Menurut Idris, di Sumut, pemerintah terkesan tidak melibatkan seniman dan budayawan ketika pemerintah merancang perda pemajuan kebudayaan.
“Karena pemerintahnya tidak mengerti tentang seni murni dan seni pertunjukan, tapi mereka berbicara tentang rencana pemajuan Kebudayaan. Bagi saya ini aneh. Tiba-tiba ini sudah sampai ke DPRD dan sebentar lagi dimajukan menjadi Perda,” jelasnya.
Idris menegaskan, cerminan keberpihakan pemerintah terhadap kebudayaan masih sangat minim, mengingat APBD di Sumut hampir hampir Rp 15 triliun. Untuk dana pelatihan kebudayaan di Sumut misalnya, tidak sampai,Rp1 miliar, atau tak sampai satu persen dari total APBD.
Baca Juga: Wagub Musa Rajekshah Silaturahmi dengan Seniman dan Budayawan
“Di Sumut seniman dan budayawan kurang dihargai. Berbeda sama di Riau, Jambi, atau daerah lainnya. APBD pembinaan di sana lebih dari Rp50 M ,” katanya.
