Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik
Pinjaman daerah juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Babay Parid menyoroti perlunya peningkatan fasilitas kesehatan di Sumut, seperti menaikkan status beberapa puskesmas menjadi RSUD kelas D.
“Saat ini kita punya 660 puskesmas dan 43 RSUD kelas D, C, dan B. Dengan pinjaman daerah, kita bisa dorong peningkatan fasilitas agar layanan kesehatan lebih baik dan merata,” katanya.
Di sektor pendidikan, masih banyak sekolah di Sumut yang memiliki kondisi kurang layak, seperti atap rumbia dan fasilitas sanitasi yang tidak memadai.
Babay Parid berharap pinjaman daerah dapat menjadi solusi untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan layak.
Pinjaman Daerah sebagai Solusi Berkeadilan
Dirut juga menekankan bahwa pinjaman daerah memberikan manfaat keadilan dalam pembangunan.
“Dengan keterbatasan APBD, suatu proyek mungkin hanya bisa dilakukan di satu kecamatan. Namun, dengan tambahan pinjaman daerah, proyek tersebut bisa menjangkau beberapa kecamatan sekaligus dalam satu termin waktu yang sama. Ini akan memberikan dampak lebih merata dan dirasakan oleh masyarakat secara bersamaan,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Bank Sumut siap untuk menyalurkan pinjaman daerah hingga kisaran Rp4-5 triliun untuk provinsi dan 33 kabupaten/kota di Sumut.
“Eksekusinya paling tepat dilakukan di akhir tahun ini atau awal tahun depan, karena perlu dicantumkan dalam APBD maupun P-APBD,” ungkap Babay Parid.
Dengan strategi ini, Babay Parid optimistis bahwa kolaborasi antara Gubsu terpilih Bobby Nasution dengan bupati/walikota se-Sumut akan menghasilkan capaian pembangunan yang luar biasa.
“Jika semua kepala daerah memiliki komitmen yang sama, maka Gubsu terpilih akan memiliki daya ungkit yang kuat untuk membawa Sumut ke arah yang lebih maju dengan hasil yang terukur,” pungkasnya.
