“Karena ini sudah menjadi bagian dari petintah Bapak Presiden untuk segera menyertifikatkan aset-aset pemerintah daerah supaya tidak disalahgunakan. Juga untuk memitigasi terjadinya praktik-praktik yang tidak kita inginkan,” sebutnya.
Baca Juga: Penuh Rasa Haru Sambut Kepulangan Jamaah Haji Kloter 16 Deli Serdang Di Bandara Kualanamu
Sebagaimana program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), perintah dari Presiden yang pertama kepada kepala daerah untuk percepatan sertifikasi tanah.
Kedua, menyelsaikan konflik dan sengketa pertanahan. Sebab langkah tersebut sejauh ini setidaknya sudah menyelamatkan aset negara dengan nilai Rp643,9 Triliun.
Permasalahan selanjutnya, adalah keberadaan rencana detail tata ruang (RDTR) yang selalu pihaknya sampaikan dan kejar ke pemda. Dengan begitu, para kepala daerah dapat mempercepat program PTSL sesuai penetapan lokasi (panlok) yang ditentukan oleh pemerintah.
Termasuk mensertipikatkan aset lain berupa tanah wakaf seperti rumah ibadah, mengingat masih banyak juga yang belum bersertifikat.
Baca Juga: Habib Alwi Al Habsyi dan Habib Syakir Syihab Kunjungi Tahfiz Quran Ash Shofa di Medan
“Ini sangat penting, bahwa RDTR harus kita jadikan panglima dan dipatuhi. Jangan lakukan Capital Gain (mencari keuntungan modal), dimana sudah dibeli namun tidak dimanfaatkan. Setelah harga naik, baru dijual. Karena itu KPK harus mengawasi,” tambahnya.
Melalui percepatan sertifikasi ini lanjut Hadi, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat khususnya dalam hal investasi, dimana kepastian hukum (aset) serta rencana tata ruang serta penyelesaian konlik sengketa lahan menjadi tolok ukur peningkatan pembangunan di daerah.
Sebagaimana ia sebutkan bahwa masalah konflik agraria terbanyak ada di Jawa Timur, Sumut, Riau dan Lampung.
“Saya yakin semuanya bisa diselesaikan, apalagi Gubernur (Sumut) selalu turun ke lapangan, dan berkomitmen utnuk menyelesaikan masalah pertanahan,” pungkasnya yang mengatakan bahwa Gubernur Edy Rahmayadi adalah seniornya saat berada di Akademi Militer (Akmil) angkatan 1986.
Baca Juga: MoU Dan Inkubasi Pengembangan Ekosistem Inklusi Desa Wisata Lumban Bulbul Sumatera Utara
Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan upaya memaksimalkan kerja penyelesaian persoalan agraria, khususnya yang berkaitan denga aset milik Pemprov Sumut.
Karena itu ia mengingatkan bahwa dalam hal pembangunan yang memerlukan lahan yang tidak sedikit, dibutuhkan kesiapan terutama dokumen aset.
“Makanya kepada Pak Menteri (ATR/BPN), kita sudah siapkan untuk membangun sekolah, rumah sakit dan lainnya, dan harus segera (penyelesaian sertipikat)," ujarnya.
