Labuhanbatu - Realitasonline.id | Kejaksaan Negeri RI bersama dengan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan kerjasama, dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindak hukum lain di bidang perdata.
Melalui aplikasi yang berkonsep pada monitoring pembangunan dan pengawasan dengan tujuan berkonsultasi dengan para jaksa, sehingga kerjasama tersebut diharapkan akan membantu proses pendampingan dan pengawasan dana desa lebih fokus sehingga dapat menghindari kesalahan yang tidak perlu.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Adtrada Ritonga, yang dibacakan Wabup labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, pada Sosialisasi Jaga Desa di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Rabu (27/09/2023).
Baca Juga: Sertijab di Polres Binjai Sumatera Utara Kasat Reskrim Baru Kini Dijabat AKP Zulhatta Mahadi
ia juga berharap dengan sosialisasi tersebut pemerintah desa dapat bersama - sama mendukung dan melaksanakan tata kelola keuangan desa yang baik.
Kadis PMD Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan melaporkan, sosialisasi tersebut dilakukan adanya MoU dan kerjasama antara Kejaksaan Negeri RI bersama dengan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Diharapkan sosialisasi tersebut memberikan pemahaman kepada stakeholder pengguna dan penanggungjawab anggaran dana desa, agar menggunakan anggaran desa dengan baik, sehingga terhindar dari penyalahgunaan anggaran desa yang berpotensi kepada tindakan pelanggaran hukum.
Baca Juga: Farianda Putra Sinik Dipercaya Jadi Tim Formatur Penyusunan Pengurus PWI Pusat Periode 2023-2028
Rangkaian kegiatan juga dilakukan pemaparan materi dari Kasi Intel Kejaksaan Labuhanbatu Firman Simorangkir, yang menyampaikan pemerintah terus berupaya keras melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
"Tentunya dengan meningkatkan pembangunan di desa-desa, sejalan dengan salah satu nawacita Presiden RI Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan," ujarnya.
Baca Juga: Jalan Provinsi Rusak Parah di Labuhanbatu Sumatera Utara Nyaris Ambil Korban Jiwa
Turut hadir Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Hasan Muhammad Afif, Plt Kasi datun Kejaksaan Labuhanbatu Reski Pradana Romli, Kabid KIPS Kominfo Labuhanbatu Indra Sutan Harahap, Kepala Desa/Lurah se- Labuhanbatu, dan Para Tamu Undangan Lainnya.(RS)
