Siantar - Realitasonline.id | Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menerima Hasil Bantuan Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023.
Penyerahan tersebut langsung diberikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Rabu (10/1/2024).
Penyerahan Hasil Bantuan Teknis RDTR merupakan hasil dari kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR ABT BA BUN Tahun 2023 yang telah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN c.q. Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan perlu ada percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RDTR karena dapat menjadi langkah krusial untuk menarik investasi ke Indonesia sembari menyerahkan materi tekhnis RDTR kepada 82 Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Baca Juga: Hujan Deras Tak Menghalang, Petugas Kebersihan Kutip Sampah Curi Simpati Warga Lubuk Pakam
Ia meminta agar materi teknis tersebut segera direspons dan dijadikan Persetujuan Substansi (Persub) yang dapat diteruskan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 2.000 dokumen RDTR untuk 254 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun, yang baru selesai hanya 399 RDTR. Sehingga dia mendorong kabupaten/kota menyelesaikan RDTR untuk mendukung investasi.
“Jika sudah menjadi Perkada RDTR maka akan menambah jumlah yang sebelumnya sudah jadi sebanyak 399 dari target kita 2000,” ucap Hadi.
Dalam upayanya mempromosikan RDTR sebagai alat strategis untuk mendatangkan investasi, Hadi mengharapkan pemahaman yang lebih mendalam dan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Gawat! PNS di Bireuen Menjerit, Gaji Januari 2024 Belum Cair, Kepala BPKD: Termasuk Saya
Ia mengatakan RDTR akan membantu investor dalam memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama karena telah terhubung dengan sistem online single submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Apalagi sudah terhubung dengan sistem yang dibangun di BKPM yaitu online single submission yang sekarang sudah terhubung sebanyak 203 RDTR,” tambah Hadi.
Hadi optimistis materi teknis yang diserahkan dapat segera diproses dan terintegrasi dalam sistem dari BKPM sehingga memberikan kemudahan bagi investor dalam mengakses dan memahami tata ruang, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
Baca Juga: Jalan Keudee Matang - Jangka akan Dibangun Awal 2024 ini, Anggota DPR RI Anwar Idris: Kita Tunggu
