Saat Berada di Deli Serdang, Airlangga: Realisasi Dana PSR Masih Rp1,5 Triliun

photo author
Mery Ismail, Realitas Online
- Sabtu, 27 Januari 2024 | 06:15 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu masyarakat Deli Serdang pada temu wicara  (Realitasonline.id/zul)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu masyarakat Deli Serdang pada temu wicara  (Realitasonline.id/zul)

Realitasonline.id - Bangun Purba | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan, realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah, karena Tahun 2023 realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp 6 Triliun.

Hal tersebut dikatakan saat menghadiri temu wicara bersama Penerima Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan mendengarkan keluhan para petani, terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat, di Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (26/1/24).

“Saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS adalah Rp 30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama,” ujar Airlangga kepada wartawan.

Baca Juga: Momen Takjub Capres 02 Reuni dengan Wilfrida, TKW yang Diselamatkan Prabowo Subianto dari Hukuman Mati

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Airlangga, BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan Rp l6 triliun.

“Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya,” sebutnya.

Baca Juga: Doakan Menang Satu Putaran, Ribuan Advokat Indonesia Deklarasikan Dukungan ke Prabowo Gibran

Pemerintah sendiri, katanya, sedang memperlajari keterlanjuran lahan dari kehutanan. Keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.

“Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp 25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen,” sebutnya.

Di Sumut, sambungnya, bank yang bisa menjembatani KUR. Beberapa diantaranya adalah Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp 1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp280 Triliun.

Baca Juga: Bantah Isu Beras Bulog Berstiker Prabowo Gibran, TKN Minta Bawaslu Turun Tangan

“Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa,” sebutnya.

Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyatakat.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Mery Ismail

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

‎Bupati Taput Sumbang Saran Inovasi PPID APKASI

Sabtu, 18 April 2026 | 11:40 WIB
X