Realitasonline.id - Palas | Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Padang Lawas, seharusnya dimanfaatkan pihak pemangku kepentingan, khususnya Pj Bupati untuk menjelaskan keberadaan sebenarnya Padanglawas.
Demikian di ucapkan Amran Pulungan, Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Pembaharuan Indonesia (LP2I), Sabtu (16/03/23) di Sibuhuan.
"Seharusnya Pj Bupati Palas menjelaskan kondisi sebenarnya, mulai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan, dokter spesialisnya, Alkes, dan obat-obatan dengan kemampuan keuangan daerah," ujar mantan komisioner KPU Palas.
Selain itu, katanya lagi, bagaimana Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) yang mungkin menjadi perhatian Pj Bupati di Padanglawas ini dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Direktur LP2I ini juga mempertanyakan, keberadaan Dana Bagi Hasil (DBH) pusat dan daerah, mengingat perkebunan dan pabrik banyak di Padanglawas, dan manfaatnya untuk kabupaten Palas.
Ini seharusnya disampaikan secara real, bukan dipoles seperti sudah mampu dan kuat Palas ini. Kenyataannya masih butuh suntikan dana dari pusat, sehingga kita bisa menggunakan infrastruktur yang baik. Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Palas.
Mantan komisioner KPU ini merasa kecewa kedatangan presiden "Layaknya cuman jalan-jalan". Padahal momen ini sangat baik untuk kemajuan Palas.
Baca Juga: Pelayanan Medis Rumah Sakit dr Fauziah Bireuen Terganggu Gegara Utang Puluhan Miliar?
Sebaiknya, Pj Bupati Palas sudah menyiapkan satu bundel, menjadi program rencana jangka pendek menghadapi pilkada serentak, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat Palas.
Hal tersebut perlu disampaikan adanya disaksikan masyarakat luas, sehingga terlihat perhatian Pj Bupati untuk membangun Palas itu terwujud nyata.
Amran Pulungan juga menjelaskan, didalam proposal itu menyangkut kondisi Palas sebenarnya. Dan solusi yang diharapkan dari pusat. Apalagi ada Menteri PUPR dan Menkes ikut hadir.
"Kalau cuman mendampingi sana kesitu tak ada hasilnya. Belum lagi perhatian untuk hasil kebun, masyarakat perlu ada perhatian pemerintah pusat menertibkan harga yang standard, bukan suka-suka para tengkulak", tegas Amran. (SS)
