Realitasonline.id - Pematangsiantar | Fraksi PAN DPRD Kota Pematangsiantar mengapresiasi keberhasilan Pemko Pematangsiantar menurunkan angka kemiskinan pada posisi 7,24 psrsen dari sebelumnya 7,88 psrsen.
Hal ini dinyatakan jurubicara FPAN Persatuan Indonesia Nurlela Sikumbang membacakan pandangan umum fraksi DPRD Kota Pematangsiantar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2023 di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (16/4/2024).
Dalam rapat paripurna yang dihadiri Walikota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, FPAN menyebutkan, sejalan dengan itu juga, angka pengangguran menurun dari 9,36 persen menjadi 8,62 persen.
Baca Juga: Pada Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar, Wali Kota Sampaikan Nota Pengantar LKPj TA 2023
Fraksi PAN Persatuan Indonesia juga sangat mengapresiasi Pemko Pematangsiantar atas meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Kota Pematangsiantar tahun 2023 sebesar 74,75 persen yang sebelumnya hanya 74,27 persen ditahun 2022.
Sementara FPDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang dibacakan Arif D Hutabarat menyampaikan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai memiliki konsep utama untuk menciptakan sustainnability atau keberlanjutan dalam seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan.
"Sehingga dengan melakukan program CSR, perusahaan dapat memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan sekitar," sebutnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan H Irwan menyampaikan, dalam rangka mewujudkan Kota Pematangsiantar yang sejahtera, banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, terkhusus beras, gula pasir, dan minyak goreng.
Baca Juga: DPRD Medan Gelar Paripurna LKPJ 2023, Bobby Nasution: Terima Kasih Sudah Dibahas
Untuk itu Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar diminta melakukan upaya maksimal dalam melakukan operasi pasar agar harga bahan pokok tersebut mengalami penurunan. Selain itu Pemko Pematangsianțar diminta mengadakan pasar murah di setiap kecamatan.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Hendra Pardede menyinggung sektor pendidikan. Katanya, rata-rata lama sekolah terealisasi 11,58 tahun. Hal itu menunjukkan adanya beberapa murid/siswa putus sekolah. Dalam hal ini, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan penyebab rata-rata lama sekolah tidak tercapai realisasi sebesar 12 tahun.
Baca Juga: Pansus LKPJ 2024 DPRD Medan Pertanyakan Aplikasi SIDUTA, Lowongan Kerja Disnaker Dapat Sorotan
Kemudian Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Ilham Sinaga meminta penjelasan terkait langkah yang akan dilakukan untuk mencapai produktivitas ekonomi berbasis pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan sektor unggulan yang menjadi prioritas di tahun 2024 sehingga target yang ingin dicapai Pemko Pematangsiantar dapat terpenuhi.
Fraksi Partai Hanura yang dibacakan Andika P Sinaga menyarankan dr Susanti sesegera mungkin merealisasikan penyerapan anggaran untuk tahun 2024 dengan menyalurkan anggaran yang dibutuhkan ke masing-masing OPD. Dengan demikian program yang telah disusun di masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik dan penyerapan anggaran dapat terealisasi.
PBaca Juga: Pemko Siantar dan USAID IUWASH Diskusikan Peningkatan Akses Air dan Sanitasi
Rapat paripurna penyampaian Pemandangan
Umum Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar
atas LKPj Wali Kota Pematangsiantar TA 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH. (RH)
