Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Banyak mahasiswa mengajukan pertanyaan kritis seputar posisi TNI dalam demokrasi, peran sosial TNI, hingga implikasi dari revisi undang-undang terhadap hak-hak sipil.
Usai acara, Rektor IPTS H. Dr.Zulfadli, M.Pd, mengapresiasi kegiatan yang digagas Kodim 0212/Tapsel untuk meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa khususnya terkait UU TNI yang baru disahkan oleh DPR-RI, namun terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya dikalangsn mahasiswa.
Disebutkannya, terkait UU TNI yang disyahkan DPR RI, pada intinya kita sepakat saja, kita berikan dulu kesempatan, karena kita juga belum tau inti dari UU TNI dimaksud tapi sudah terjadi pro dan kontra di tengah masyatakat.
" Anak-anak kita kan masih berjiwa muda, jadi masih kritis, apalagi ada pihak luar yang mendorong mereka untuk berunjuk rasa, tanpa mengetahui makna dari yang akan disampaikan, " katanya.
Ia berharap, melalui kuliah umum ini, seluruh mahasiswa dapat memperluas pemahamannya terkait UU TNI dan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat komitmen terhadap tanah air, serta membentengi diri dari segala bentuk paham radikal yang mengancam persatuan bangsa.
" Terima kasih kepada Kodim 0212/Tapsel, narasumber Bapak Dandim Letkol (Arm) Delli Yudha Adi Nurcahyo, SE, MM dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, semoga acara ini memberikan manfaat besar dan menjadi langkah nyata kita dalam membangun generasi muda yang berintegritas dan cinta tanah air, " tuturnya.
Terkait dengan pertanyaan mahasiswa yang cukup kritis tentang UU TNI sewaktu sesi tanya jawab, Dandim 0212/Tapsel Letkol (Arm) Delli Yudha Adi Nurcahyo, mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan para mahasiswa sangat bagus dan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap demokrasi.
" TNI tetap berkomitmen pada prinsip bahwa supremasi sipil adalah pilar utama dalam sistem demokrasi kita. Revisi UU TNI bukan untuk memperluas kekuasaan, melainkan untuk memperjelas peran dan fungsi TNI dalam kondisi kontemporer, terutama di tengah ancaman non-militer seperti siber, radikalisme, dan bencana alam, " tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan TNI di luar perang harus selalu didasarkan pada undangan atau permintaan dari otoritas sipil, serta tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
" Kami di TNI sadar betul bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah tuntutan zaman. Oleh karena itu, revisi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat posisi TNI sebagai alat negara yang profesional, modern dan tetap tunduk pada konstitusi, ” jelasnya.
Baca Juga: Respon Cepat Tinjau Korban Kebakaran, Bupati Safaruddin Salurkan Bantuan Masa Panik
Terpisah Ketua BEM IPTS Ma' arif Daulay, didampingi Bendahara Ribka Manullang mengaku terinspirasi oleh materi yang disampaikan narasumber terkait Wawasan Kebangsaan dengan tema, Revisi UU TNI Tahun 2025 dalam Menjawab Tantangan Ancaman Multidimensional.
" Kuliah umum ini memberi pemahaman bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat militer, tapi juga ideologis dan kultural, sehingga penting bagi kami para generasi muda dan mahasiswa untuk membentengi diri dengan pengetahuan dan nilai kebangsaan, " ucap Ma' arif Daulay.
Sedangkan Ketua MPM IPTS Sukma Fatimah, menyatakan, Kuliah Umum ini membuka wawasan bagi mahasiswa tentang pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga keutuhan bangsa dan kita tidak boleh apatis terhadap isu kebangsaan, apalagi di tengah kompleksitas ancaman global saat ini.
