Realitasonline.id - Pematangsiantar | Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Grand City Mall Surabaya dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Hal ini disampaikan humas Kominfo Pematangsiantar, Sabtu (10/5/2025) dan menyebutkan, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri langsung acara tersebut sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Munas APEKSI itu.
Diantaranya, APEKSI Expo yang menampilkan bazar atau produk dan keterampilan dari setiap daerah. Kota Pematangsiantar juga meramaikan stand Indonesia City Expo (ICE) yang juga digelar di Grand City Mall Surabaya.
Baca Juga: Songket Dikenalkan Wali Kota Medan di Gala Diner Munas APEKSI Surabaya
Wali Kota Wesly Silalahi bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional dan Daerah (Dekranasda) Kota Pematangsiantar Liswati Wesly Silalahi saat mengunjungi ICE merasa bangga karena produk kerajinan dari Kota Pematangsiantar tidak kalah saing dengan produk umkm dari daerah lainnya.
Munas VII APEKSI Tahun 2025, kata Wesly menjadi wadah bagi seluruh kota di Indonesia untuk berkoordinasi dan mencari solusi terkait persoalan yang ada di wilayah masing-masing.
"Harapannya, bagaimana kita kepala daerah ini yang tergabung dalam APEKSI, agar yang menjadi keluhan dan hambatan terkait adanya regulasi pusat, bisa kita rembukan disini," ujar Wesly.
Baca Juga: Wali Kota Pematangsiantar Hadiri Munas VII APEKSI di Surabaya
Munas APEKSI, lanjutnya, juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar daerah dalam upaya pembangunan daerah dan nasional.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya membahas kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat hingga daerah. Ia mengapresiasi Surabaya menjadi kota dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia.
“Ada 10-11 di Indonesia yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) kuat dibanding transfer dari pusat. Targetnya, di tahun 2045 mendatang, seluruh kota di Indonesia bisa punya kapasitas fiskal yang kuat,” katanya.
Ia juga memaparkan efisiensi perjalanan dinas di seluruh kota, kabupaten, dan provinsi, berkurang Rp.10 triliun dari anggaran semula. Sedangkan acara seremonial yang diefisiensi mampu memangkas anggaran hingga Rp 4 triliun.
