Realitasonline.id - Samosir | Pemkab Samosir kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Raihan ini sekaligus menjadi WTP yang ke-8 yang diterima langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T Gultom bersama Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry, Jumat (23/5/2025) di Aula Auditorium Medan.
Selain Kabupaten Samosir ada delapan daerah lain di Sumatera Utara juga menerima opini WTP yakni Kabupaten Karo, Asahan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Nias Selatan, Toba, Deli Serdang dan Humbang Hasundutan.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang menyampaikan apresiasi dan selamat kepada 9 kabupaten yang telah menerima opini WTP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Paula menegaskan BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaannya pada Kabupaten Samosir.
Pemeriksaan Laporan Keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini, di mana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan berdasarkan adanya kesesuaian penyajian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan termasuk efektivitas SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan, BPK memberikan opini kepada Kabupaten Samosir adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan WTP yang ke-8 (delapan) kali berturut-turut.
Mewakili 9 kabupaten/kota, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumut yang telah melaksanakan tugas konstitusionalnya dalam melakukan audit secara profesional.
Sehingga menghasilkan penilaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir T.A 2024.
Ucapan Apresiasi dan penghargaan juga disampaikan kepada Bupati Samosir Vandiko T Gultom beserta jajarannya atas kerja keras dan komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Pencapaian opini WTP ini akan menjadi cermin kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik serta tanggungjawab untuk terus memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Lembaga DPRD Samosir akan terus bersinergi dalam menjalankan fungsi pengawasannya guna memastikan bahwa rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara optimal, ujar Nasip.
Semoga pencapaian ini dapat dipertahankan dan memacu semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan dan akuntabel untuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
