Realitasonline.id - TOBA | Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan bahas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Toba bersama Sekda Sumut Togap Simangunsong dan para bupati se Kawasan Danau Toba.
Kata Luhut, DEN saat ini merencanakan pembentukan KEK di Danau Toba untuk peningkatan investasi, optimalisasi ekspor impor, percepatan pembangunan daerah dan terobosan pengembangan kawasan industri, pariwisata dan perdagangan.
Sekda Sumut Togap Simangunsong gerak cepat ikut dalam rapat tersebut. Pemprov Sumut, katanya, siap menjadi katalis transformasi Danau Toba sebagai KEK pariwisata dan pertanian.
Baca Juga: Antar Anak Hari Pertama Ke Sekolah, ASN dan Tenaga Kontrak di Abdya Tak Wajib Ikut Apel
Penataan kawasan Danau Toba bukan sekadar pembangunan fisik atau destinasi wisata, namun merupakan tanggung jawab menjaga warisan alam dan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut khususnya di kawasan sekitar danau toba.
Demikian penjelasan Togap usai rapat di Institut Teknologi Del Laguboti Kabupaten Toba, Sabtu (12/7/2025).
Pemprov Sumut saat ini sedang menyiapkan segala kebutuhan terkait lahan, dokumen dan administrasi untuk pembentukan KEK Danau Toba.
Bersama dengan DEN, Pemprov Sumut serta tujuh kabupaten di Kawasan Danau Toba akan mengusulkan pembentukan KEK Danau Toba ke Dewan Nasional KEK.
Baca Juga: Dibuka! Sayembara Desain Tugu Simpang Cerana dan Gerbang Perbatasan Kabupaten Abdya
“Bersama dengan kabupaten/kota dan DEN kita akan berkolaborasi agar ini terwujud, yang perlu diketahui masing-masing harus tahu tugasnya sehingga pembentukan KEK ini berjalan dengan lancar, karena KEK Danau Toba akan memberikan dampak besar kepada masyarakat kita dan pembangunan,” kata Togap Simangunsong.
Luhut: Pembentukan DEN Harus Pertimbangan Hal Ini
Sementara itu Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setiap daerah di Kawasan Danau Toba memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.
Pembentukan KEK mempertimbangkan dua hal tersebut, kemudian daerah mengusulkan rencana bisnis yang akan dibangun.
“Ada beberapa kegiatan usaha di KEK, seperti pariwisata, olahraga, pertanian, energi, pendidikan kesehatan, pemerintah daerah melihat itu, mana rencana bisnis yang tepat di daerahnya, kemudian pemerintah pusat memberikan dukungan infrastruktur, kelembagaan, badan usaha dan evaluasi,” kata Luhut.
