Realitasonline.id – Sibolga | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo berkunjung ke Kota Sibolga, untuk meninjau penanganan pascabencana dan infrastruktur jalan demi kelancaran distribusi logistik.
Kedatangan Menteri PUPR Dody Hanggodo disambut oleh Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (23/1/2026) pagi.
Penyambutan turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Riwansyah S serta Plt Kepala Satpol PP Kota Sibolga Muhammad Rasyd Manalu.
Baca Juga: Pemko Sibolga Salurkan Bantuan Pangan dari Wapres Gibran untuk 330 KK Terdampak Banjir dan Longsor
Kunjungan kerja Menteri PUPR ke Kota Sibolga difokuskan pada penanganan pascabencana, di antaranya normalisasi Sungai Aek Doras, perbaikan jaringan air bersih, serta sejumlah infrastruktur strategis lainnya.
Selain itu, Menteri PUPR juga meninjau progres pengerjaan jalur Sibolga–Rampah yang menjadi akses vital distribusi logistik. Jalur ini berperan penting dalam menopang aktivitas perekonomian, mengingat Sibolga merupakan pintu distribusi kebutuhan pokok bagi kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Nias.
Dalam keterangannya, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa akses jalan Tarutung–Sibolga hingga kini belum sepenuhnya berfungsi normal. Kondisi medan yang terjal serta karakteristik tanah yang labil menjadi tantangan utama dalam penanganan permanen.
Baca Juga: Pemko Sibolga Terima Kunjungan PT SMI, Bahas Penanganan Pascabencana dan Restrukturisasi Keuangan
“Untuk penanganan permanen memang membutuhkan waktu karena harus melalui pengecekan dan pengujian tanah secara menyeluruh. Karakter tanah di kawasan ini terus bergerak, sehingga kajian teknis harus benar-benar matang,” ujar Dody.
Dody mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga terkait opsi pembangunan jembatan di kawasan Bukit Barisan. Namun, seluruh rencana lanjutan masih menunggu hasil kajian teknis dari tim jalan dan tim uji lapangan.
Terkait anggaran, Menteri PUPR menyatakan biaya pembangunan jalur alternatif belum dapat dipastikan dan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Meski demikian, akses jalan sementara dari arah Rampah sudah dapat dilalui dan perbaikan dilakukan secara bertahap.
“Kalau ada jalan yang sempit akan kita lebarkan, dan jika terlalu terjal akan kita potong agar lebih landai. Perbaikan terus kita kejar,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan terbesar penanganan jalan di wilayah tersebut adalah kondisi perbukitan serta adanya sesar atau patahan tanah. Karena itu, seluruh pekerjaan harus dihitung secara cermat agar infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan jangka panjang.
