Sebelumnya dilaporkan, lahan pertanian yang tertimpa bencana alam di wilayah Taput telah mengakibatkan kerusakan 770 hektar lahan sawah dan lebih banyak terjadi di kawasan Pahae.
Baca Juga: Akses Angkutan Umum Belum Pulih di Tapsel, Anak Sekolah Naiki Mobil Polisi
Dengan demikian kata Jufri, mitigasi struktural yang ia tekankan sangat membutuhkan penyusunan masterplan berbasis risiko, revisi tata ruang, sosialisasi dan simulasi, penguatan komunitas serta pemberlakukan peraturan/regulasi.
Jufri juga mengingatkan Pemkab Taput agar jangan hanya memikirkan kondisi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di penghujung Tahun 2025. Tetapi sebelumnya sudah terjadi bencana alam yang sama pada tahun 2024 di Kecamatan Pahae yang mengakibatkan sedikitnya 119 hektar lahan sawah di wilayah itu tidak bisa lagi dikembalikan menjadi sawah.
,"Tentu ini sangat memengaruhi terhadap produksi padi petani disana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Jalan keluarnya, harus dilakukan upaya cepat untuk mengatasinya, kita khawatir atas kesinambungan hidup warga," tandas Jufri.
Senada juga disampaikan Jimmi Tambunan anggota DPRD Dapil V Luat Pahae yang tegas mengatakan jika lahan pertanian tidak segera dibenahi maka Taput akan ' Haleon ' atau paceklik.
" Ini harus segera kita antisipasi, bila lahan pertanian seperti luat Pahae yang sudah indeks pertanaman dua kali tidak segera dibenahi . Saya yakin kita akan kelaparan nantinya karena produksi beras terjun bebas," ucapnya. (AS)
