Senada dikatakan Sinder Gultom yang mengeluhkan sistem zonasi ini membuat mimpi orang tua dan anak didik mendapatkan pendidikan berkualitas dan layak terhapus sudah.
" Ada anak kita yang pintar tidak bisa masuk ke sekolah Negeri hanya karena terganjal zonasi. Ini harus dirubah kalau tidak dunia pendidikan akan hancur," pinta Sinder yang juga Ketua PAC PDIP Pangaribuan.
Senada juga dikatakan Marolop Pakpahan yang sepakat, sistem zonasi sangat memberatkan orang tua.
" Terpaksa anak kita sekolah di swasta, kita harus keluar uang biaya kost, uang sekolah padahal kalau di negeri di kecamatan akan bisa meringankan belum lagi bisa membantu kita diladang," pungkasnya.
Ketua DPRD Taput Poltak Pakpahan sepakat sistem Zonasi dalam PPDB Online cambuk bagi dunia pendidikan.
" Sistem zonasi saja sudah sangat melanggar UUD yakni setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang sama dan berkualitas tanpa ada pembatasan," ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan PPDB online sistem zonasi bisa memicu tingkat stress anak karena impiannya ke sekolah favorit gagal.
" Nilainya bagus, pintar tapi tidak bisa masuk sekolah favorit karena jarak tinggalnya jauh dengan sekolah yang dituju, inilah dilema yang kita alami. Karena sistem itu yang mengatur, makanya terjadi keributan dalam proses PPDB online," ungkapnya.
