Pj Bupati Darmansah Ingin Data Sensus Pertanian di Abdya Akurat, Wilayah Setempat tidak Boleh Diintervensi

Blangpidie - Realitasonline.id | Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah menegaskan, data sensus yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah setempat tidak boleh diintervensi dan mesti akurat sesuai dengan fakta dilapangan.

Penegasan itu disampaikan Darmansah usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Daerah dan Pencanangan Sensus Pertanian 2023, Rabu (31/5) di Blangpidie.

Menurutnya, sensus pertanian memiliki peran vital dalam penyediaan data pertanian hingga level terkecil. ST2023 (sensus pertanian) ini menyajikan berbagai macam data strategis pertanian yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas bagi sektor pemerintahan saja.

Baca Juga: Kesbangpol Bireuen Gelar Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas GNRM

Namun, akademisi dan peniliti juga dapat menggunakan data ST2023 ini untuk memperkaya studi sehingga memberikan insight yang robust (wawasan yang kokoh) dan pas bagi pemerintah.

Sektor swasta dan petani bisa menjadikan data ST2023 sebagai dasar investasi dan ekspansi usaha. Karenanya, lanjut Pj Bupati Darmansah, pelaksanaan kegiatan ini perlu didukung dengan segenap daya dan upaya yang dimiliki. Kesuksesan pelaksanaan sensus 10 tahunan ini harus dibayar dengan kolaborasi antar instansi. Ego sektoral dan klaim instansi yang merasa diri paling benar dan pintar sebisa mungkin ditiadakan demi kesuksesan ST2023 ini.

Tidak bisa dipungkiri aura politik mulai menyeruak di tahun 2023 ini. Kepada seluruh kalangan masyarakat, dia berharap tidak ada yang melakukan politisasi dan intervensi terhadap data-data BPS. Upaya ini harus didukung dan diberikan ruang kebebasan bagi BPS untuk mencatat pertanian Abdya sesuai dengan fakta dan realita yang sesungguhnya.

Baca Juga: Pertama Kali di Indonesia, KAI Angkut Jemaah Haji Embarkasi Medan

“Melalui kesempatan ini, kami mengajak kita semua untuk mendukung terlaksananya ST2023 di Abdya. Oleh karena itu koordinasi intensif antara BPS, Dinas Pertanian Pangan, Bappeda dan stakeholder terkait harus dilanjutkan secara berkesinambungan," tuturnya.

Dengan tegas ia menyatakan, jangan sampai ada pemalsuan data, sebab nantinya akan berdampak buruk bagi kemajuan daerah. Kasus rekayasa data sensus banyak terjadi di lapangan, sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi daerah.

"Jangan sampai kita mempersulit diri kita sendiri. Jadi jangan main-main dengan data,” paparnya di hadapan Ketua PWI Abdya, Drs H Zainun Yusuf dan pengurus PWI lainnya.

Darmansah menambahkan, kebijakan yang tepat bersandar pada data yang akurat. Sensus sebagai sarana pengumpulan data memang memakan biaya yang besar, namun mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan data justru menelan ongkos yang lebih besar lagi.

Sebagai contoh, data produksi beras yang under estimate, menuai kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan negara dan petani. Begitupun sebaliknya data produksi beras yang over estimate hanya memberikan sinyal ketahanan pangan yang semu, yang dapat memicu kenaikan harga pangan dan kelangkaan.

Baca Juga: Kloter 8 Bertolak, 4 Jemaah yang Sempat Tertunda Ikut Berangkat