Terhadap saran dan usul anggota Dewan tentang mutu pembangunan yang belum sesuai disampaikan jawaban, Pemkab Bireuen akan terus berupaya melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan berjalan secara optimal serta terus meningkatkan peran pengawasan.
Tentang pertanyaan dan saran tentang pembangunan Gedung DPRK Bireuen, hal itu telah dikerjakan beberapa tahap, terakhir pada 2021 telah dianggarkan dana Rp9.739.647.000,00. "Kami Pj Bupati Bireuen telah menyurati Bapak Menteri PUPR dan Pj Gubernur Aceh tentang permohonan penganggaran keberlanjutan pembangunan gedung tersebut pada tahun 2022. Kita juga akan upayakan lanjutan pembangunan gedung itu ke depan sesuai kemampuan daerah".
Tentang peningkatan PAD melalui pengadaan Tapping Bok disampaikan;
Pemasangan Rapping Bok akan dilakukan pada 2023. Bidang Penetapan PAD pada BPKD sudah melakukan penjajakan. Namun, ada juga tempat usaha yang belum mau untuk dipasang Tapping Bok dengan berbagai alasan.
Terkait TPA Sampah di Blang Beururu di Kecamatan Peudada, TPA itu belum terkelola dengan baik, sebab Pemkab Bireuen belum mempunyai anggaran untuk pembangunan TPA dari sistem yang sekarang open dumping menjadi sanitary landfill.
Baca Juga: Makanan Khas Ini Wajib Kamu Coba Ketika Berkunjung ke Sumatra Utara No 8 Kabarnya Santapan Raja Raja
Pembangunan Irigasi Mon Seuke Pulot Kecamatan Peusangan Siblah Krueng untuk tahun ini dijelaskan; Dinas Pengairan Aceh tahun ini menganggarkan sebesar lima miliar rupiah. Untuk pembangunan Irigasi Alue Geurutut Kecamatan Makmur tahun ini, Dinas Pengairan Aceh menganggarkan dana sebesar lima belas miliar.
Terkait usulan anggota Dewan untuk meningkatkan pungutan Galian C, Pemkab Bireuen sangat komit agar PAD itu dapat dimaksimalkan. Tentang kualitas air PDAM Krueng Peusangan dijelaskan, keruhnya air karena PDAM Krueng Peusangan masih menggunakan sarana dan prasarana pelimpahan aset dari PDAM Tirta Mon Pasee Aceh Utara.
Baca Juga: Belajar dari Kisah Uwais Al-Qarni, Sosok Petugas Haji Sektor 7 Jadi Sorotan
Tentang maraknya perambahan dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan sawit dan ilegal logging sebagaimana rekomendasi dari Pansus, juga akan diupayakan pembentukan tim terpadu dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
Hibah untuk KONI Bireuen Tahun 2022 dijelaskan, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Hibah sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya SPJ dan laporan hasil akuntan dimaksud melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata juga sudah disampaikan kepada Tim BPK RI Perwakilan Aceh dalam rangka Pemeriksaan/Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bireuen 2022.( AJ/*)
