Realitasonline.id - Kota Bogor | Puluhan siswa dari SDN 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung, serta sekolah PUI di Kota Bogor diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (14/11/2025). Insiden terjadi setelah para siswa menyantap hidangan yang diproduksi dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) La Isola di Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan laporan Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menu ayam yang disajikan tercium beraroma tidak sedap dan ditemukan bagian yang belum matang. Dari 36 siswa yang mendapatkan penanganan medis, mayoritas mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Hingga berita ini diturunkan, tiga siswa masih menjalani perawatan lanjutan.
Baca Juga: Inspektorat Deli Serdang Periksa Pengelolaan Dana BOS SMP Jaya Krama Beringin
Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia meminta Pemerintah Kota Bogor melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti lalai.
“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi.
Dedi menilai dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di dapur SPPG. Ia menegaskan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti rendahnya capaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Kota Bogor. Dari 55 SPPG yang beroperasi, baru lima yang mengantongi sertifikat tersebut.
Baca Juga: Dinas PMD Deli Serdang Telusuri Laporan Warga Dijanjikan Nikah Kades Galang Barat
“Ini alarm keras. Sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” katanya.
DPRD Kota Bogor, lanjut Dedi, akan mengawal proses investigasi hingga hasil laboratorium dirilis secara terbuka. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat pengawasan seluruh rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Namun pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat,” pungkasnya.
.
