Hal ini berdampak ke para nahkoda kapal-kapal berskala besar (30 GT ke atas) khususnya Kapal Trawl yang berkamuflase pengguna izin JHIB dan Purse Sein Pelagis Kecil (Pukat Teri Lingkung) melakukan penangkapan ikan secara bar-bar di wilayah jalur penangkapan 1 di 1 mil dari bibir pantai.
"Susahnya para nelayan kecil ukuran 10GT ke bawah mendapatkan BBM bersubsidi khususnya di wilayah Kota Medan dan juga para nahkoda dan ABK Kapal sampai saat ini masih tidak merata menerima BPJS Ketenagakerjaan dan mereka melakukan pembayaran iuran secara mandiri yang seharusnya dibiayai oleh pengusaha perikanan tempat mereka bekerja," katanya.
DPC HNSI Kota Medan meminta agar dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dan regulasi terkait hal tersebut agar tercapainya Nelayan Berdaulat Negara Kuat. (AH)
