Lima Puluh - Realitasonline.id | Ratusan warga mengatasnamakan Relawan Zahir, melakukan unjukrasa di kantor Bupati Batubara, menyatakan sikap mendukung kepemimpinan Zahir sebagai Bupati Batubara, Jumat (6/10/2023).
Massa yang datang dari berbagai desa ini datang berunjukrasa menyikapi tudingan segelintir orang yang menyebut Zahir penghianat rakyat Batubara dan Bupati Zahir mafia tanah.
Melalui 3 orang oratornya yakni Marwan, M. Syafi'i dan M Sultan, Relawan Zahir menyampaikan 6 pernyataan sikap dan dukungan terhadap kepemimpinan Bupati Batubara Zahir.
Baca Juga: Seminggu Hanyut, Akhirnya Pelajar SMP Itu Ditemukan Mengapung Sudah Jadi Mayat
Selain itu pada akhir unjuk rasa, Relawan Zahir secara simbolis menyerahkan berkas pengaduan kepada Polres Batubara melalui Kasat Samapta AKP DP Sinaga terkait aksi yang diduga melakukan fitnah terhadap Zahir.
Adapun keenam pernyataan tersebut, 2 diantaranya ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dengan mendukung APH untuk segera menelaah dugaan tuduhan oknum-oknum yang menyebut Zahir penghianat rakyat Batu Bara dan Bupati Zahir mafia tanah.
Kemudian mendukung Kepolisian Resort (Polres) Batubara agar memproses secara hukum oknum-oknum yang memfitnah personality/pribadi Bupati Zahir serta mengungkap dalang intelektual dibalik unjuk rasa tersebut.
Baca Juga: BMKG Berupaya Perkuat Sistem Peringatan Dini Multibencana, Begini Kata Dwikorita
Sementara 4 pernyataan lainnya memberi dukungan kepada pemerintahan Zahir seperti perlunya Bupati Zahir melanjutkan pembangunan infrastuktur dan pertumbuhan ekonomi di Batubara.
Kedua, mendukung pemerataan pembangunan dan ekonomi di Batubara. Ketiga, mendukung program pembangunan di Batubara baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Pernyataan keempat yang memberi dukungan terhadap Bupati Zahir dalam mewujudkan Batubara menjadi masyarakat industri.
Ada hal menarik pada unjukrasa tersebut yakni kecaman Relawan Zahir terhadap Sat Pol PP Kabupaten Batubara yang diduga melakukan pembiaran terhadap aksi fitnah dan penyegelan kantor Bupati.
"Kami nilai Kasat Pol PP Rahman Hadi tidak melakukan apapun mencegah segelintir orang memfitnah Bupati dan menyegel kantor Bupati. Kami duga dia bukan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga diragukan sebagai Kasat Pol PP. Karena itu kami minta dia dicopot dari jabatannya", tandas orator.
