Realitasonline.id| BINJAI - Sejumlah proyek untuk kepentingaan masyarakat yang didanai dari dana fiskal di Kota Binjai hingga saat ini belum juga terealisasi.
Terendus, dana fiskal yang parkir di 3 OPD Pemko Binjai tersebut diduga diselewengkan.
Dana Fiskal untuk proyek pembangunan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp 1,1 miliar lebih masih parkir di Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan nomor rekening 268/1.03.02.2.01.0109.0.
Salah satu peruntukan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat yakni pembangunan Perkuatan Tebing sepanjang 0,5 Kilometer dengan target 2024 dan totalnya Rp 800 juta.
Dana Fiskal yang masih parkir di Dinas Sosial Pemko Binjai sebesar Rp 1,2 miliar lebih dengan kegiatan kurang lebih 8 item, juga belum terealisasi.
Dana Fiskal di Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) sebesr Rp 8,4 miliar lebih masih parkir di nomor rekening 3676/1.04.05.2.01.0001. Anggaran itu untuj perencanaan penyediaan PSU Perumahan dengan total anggaran Rp 8,1 miliar untuk pembangunan rumah tidak layak huni di Kota Binjai.
Beredarnya data terkait dana fiskal di Kota Binjai untuk mendanai sejumlah proyek untuk kepentingan masyarakat tersebut mendapat tanggapan dari dua Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Binjai.
Menurut dua LSM ini dugaan ketimpangan pada bantuan pusat dana insentif fiskal yang diterima oleh Pemko Binjai, sebab sampai saat ini bantuan tersebut belum kelihatan pekerjaannya.
Sementara itu saat dikonfirmasi anggaran dana fiskal yang sudah dituangkan di APBD 2024 tersebut kepada dinas-dinas terkait, diakui mereka bahwa pekerjaan tersebut memang belum terealisasi sebab anggarannya juga belum didistribusikan.
Diminta Transparan
Aliansi LSM P3H Dan LSM LPPASRI minta Plt Wali Kota Binjai Rizky Yuananda Sitepu supaya transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran insentif fiskal yang sudah dituangkan di dalam APBD 2024 Kota Binjai.
Baca Juga: Siswa SD di Galang Tewas Mengapung di Kolam Bekas Korekan Tanah
Dua Aliansi LSM ini mendesak Plt Wali Kota Binjai Rizky Yuananda Sitepu untuk memerintahkan Inspektorat Pemko Binjai segera memeriksa Badan Keuangan Pemko Binjai.
