Padahal sepengetahuannya berbeda dengan Kota Medan dan Kabupaten Serdang Bedagai yang dinilai menganggarkan di APBD untuk guru-guru Paruh Waktu tersebut..
"Padahal nomenklaturnya sama, juknis aturan, surat Kemendagri-nya sama, undang-undangnya sama kenapa harus ada perbedaan," imbuhnya.
Menurut Fredy, saat ini belum ada alokasi gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Gaji itu kita lihat dari APBD. Pemkab Deli Serdang itu Rp0 gaji untuk PPPK paruh waktu,” jelas Fredy.
Baca Juga: Yamaha RX King 155 VVA 2026 Resmi Meluncur, Raja Jalanan Kembali dengan Desain Super Retro Modern
Menurutnya, kondisi guru-guru PPPK Paruh Waktu tersebut sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan amanat undang-undang.
Ia menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.
“Itu kan tidak baik. Padahal negara (dalam) undang-undang memerintahkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan,” lanjutnya.(Mukhtarhabib)
