Realitasonline.id - Lubuk Pakam | Puluhan massa menggeruduk kantor Bawaslu Kabupaten Deli Serdang di Jalan Mawar Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, Rabu (11/9/24) minta Bawaslu bersikap netral pada Pilkada 2024.
Selain menuntut netral dalam Pilkada, massa juga minta aparat penegak hukum seperti Kejari dan Polresta Deli Serdang memeriksa status Kantor Bawaslu Deli Serdang yang memakai fasilitas pemerintah.
"Woi Bawaslu zolim. Kau pakai kantor milik Pemkab Deli Serdang. Kami minta ini diusut pemakaian kantornya," teriak Juanda salah satu massa.
Baca Juga: Demo di Kantor KPU Batu Bara, Massa Tolak Pencalonan Eks Bupati karena Tersangka Korupsi, Siapa?
Menurut Juanda, Kantor Bawaslu Deli Serdang sekarang ini dulunya merupakan Kantor Arsip dan Perpustakaan Deli Serdang.
"Di Deli Serdang ini, kantor Bawaslu itu ngontrak di luar komplek Kantor Bupati. Dulu pernah di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Perbarakan. Sekarang ini baru di kantor milik Pemkab, ada apa ini,"bilang Juanda.
Massa menduga, ada korupsi dalam penempatan kantor Bawaslu di gedung bekas kantor Arsip Pemkab Deli Serdang.
"Kita menduga. Ada permainan dan permufakatan jahat. Coba bayangkan jika menyewa atau kontrak di luar, pasti uang sewanya mencapai Rp 40 jutaan per tahun. Kali lima tahun sudah Rp 200 juta. Ada apa ini,"ungkap Juanda kesal
Rio salah satu massa menduga saat ini Bawaslu tidak netral. Dituding juga kalau Bawaslu seperti berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah Deli Serdang.
Komisioner Bawaslu Deli Serdang tidak ada yang muncul saat massa demo di depan kantornya.
Ketua Bawaslu Deli Serdang Febriyandi Ginting tidak juga merespon saat dikonfirmasi.(zul)
