Binjai - Realitasonline.id| Walikota Binjai Amir Hamzah menginginkan semua pihak untuk menjaga kekondusifan beragama di Kota Binjai. Semua etnis yang ada bisa hidup berdampingan sebagai mana yang telah pelihara hingga saat ini.
Hal tersebut disampaikan Walikota Binjai saat rapat Lintas Kerukunan Beragama berlangsung di Aula Pemko, Rabu (31/5/2023). Turut hadir Kapolres Binjai AKBP Hendrick Situmorang, Dandim 0203 Binjai/Lkt Letkol Inf Eko Prasetyo, Kajari Binjai Jufri Nasution, Wakil Walikota Rizky Yunanda Sitepu, Sekdako Irwansayah, Plt Kakan Kemenang Armaya Azmi, Ketua MUI Jamil Siahaan, Pengurus FKUB Pendeta Janes Padang, Tokoh Etnis Isabidin Guntur dan unsur Porkofimda.
Baca Juga: Pungli Disdukcapil Lampung Utara Merajalela, Diduga Ada Koordinasi Atasan
Amir Hamzah mengatakan, moderasi beragama merupakan seni kerukunan umat beragama diperlukan kerja sama tokoh agama dan peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan beragama.
Pemuka agama mempunyai peran strategis menjaga toleransi jadikan Kota Binjai menjadi Kota yang agamais, santun bermasyarakat sesuai dgn visi Kota Binjai lebih maju berbudaya dan religius.
"Dinamika yang terjadi di Kota Binjai, diperlukan dukungan unsur Forkopimda, tokoh agama , tokoh masyarakat untuk mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban di Kota Binjai, sebab 2024 merupakan tahun politik dan saat ini sudah mulai terlihat biasa-biasanya, mari kerukunan kita jaga bersama," pungkasnya.
Baca Juga: Sosok Sang Muadzin Saat Pemberangkatan Calhaj Dari Asrama Haji Medan
Plt Kemenag Armaya Azmi menyampaikan Kementrian Agama sebelumnya telah merekomendasi tempat ibadah Gereja Mawar Sharon (GMS) yang sekarang ini ditolak warga sekitar, kami mohon maaf jika rekomendasi yang dikeluarkan menjadi polemik dan masalah ini harus di selesaikan dengan bijak sana.
Ketua FKUB Ustad Nasir menyebutkan jika terjadi penolakan atas rekomendasi tempat ibadah di Cafe Teman Copi, Kelurahan Kartini Binjai Kota dapat di tinjau ulang kembali. Sedangkqn pendeta Janes Padang menginginkan penyelesaiannya dengan azas kekeluargaan.
Baca Juga: Direktorat P2Humas Dengan DJP Sumatera Utara 1 Gelar Forum Edukasi Perpajakan 2023
Sementara itu warga sekitar mengungkapkan kalau pendirian tempat ibadah memiliki ketentuan yaitu SKB2 Menteri, GMS tidak memiliki unsur yang dimaksud sebab masyarakat sekitar menolak. (BD)
