Untuk perwira Polri yang bersumber dari masyarakat umum yang dimulai pada tahun 1965 dengan sebutan AKABRI bagian Kepolisian, kemudian diubah dengan sebutan Akademi Kepolisian didasarkan pada Skep Kapolri No. POL Skep/36/I/1985 tanggal 24 Januari 1985, latar belakang pendidikan sumber daya manusianya sampai dengan saat ini adalah setingkat SLTA lama pendidikan selama 4 (empat) tahun.
Tulang Punggung
Bintara Polri merupakan tulang punggung pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Mereka adalah garda terdepan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai situasi, mulai dari pelayanan publik hingga penegakan hukum. Merekalah yang terlihat tampil di persimpangan-persimpangan jalan mengatur lalulintas, mereka juga yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada sentra-sentra pelayanan kepolisian di seantero negeri.
Mereka juga yang mengawali proses penegakan hukum dengan segala kisah dan ceritanya, tidak jarang diwarnai cerita miris yang kemudian viral dan menimbulkan persepsi bahwa polisi tidak cukup mumpuni dalam menjalankan profesi penegakan hukum kepada warga negeri yang seharusnya perlu segera direspon dengan penuh empati bukan sebaliknya dengan narasi atau tindakan yang menimbulkan distrust dan antipati.
Baca Juga: Feature Fathurrahman: Perjuangkan Mimpi Adik, dari Keringat Pedagang Cilok
Salah satu perubahan mendasar yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri adalah merubah paradigma, dari seorang prajurit (warriors) yang kerap menggunakan pendekatan garis komando dan eksekusi menjadi penjaga (guardians) yang mengedepankan komunikasi dan interaksi sesama anggota dan masyarakat.
Pendidikan di Polri menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mengubah paradigma. Penambahan isu-isu seperti governance, antikorupsi, hak asasi manusia, gender serta pelayanan publik harus mendapatkan porsi yang besar dan di mainstream ke seluruh level jenjang pendidikan dan pelatihan, terutama pendidikan bintara dan tamtama, mengingat mereka menjadi ujung tombak pelayanan Polri dan langsung bersentuhan dengan masyarakat (Kompas.com 16/07/2019).
Perkembangan Pendidikan
Menjadi penting juga diketahui perkembangan strata pendidikan dari masyarakat Indonesia yang dilayani anggota Polri dihubungkan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan terutama dalam penegakan hukum dengan menggunakan rentang waktu sejak berlakunya KUHAP.
Hal tersebut karena orang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki ekspektasi dan kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan, baik dalam hal profesionalisme, responsif, maupun kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan penelusuran pada arsip data Badan Pusat Statistik tidak ditemukan data spesifik yang tersedia secara publik mengenai jumlah pasti lulusan sarjana di Indonesia pada era tahun 1980 dan 1990.
Namun, berdasarkan data dari BPS, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh tamatan SD dan SMP pada tahun tersebut. Perkembangan sarjana di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dimulai dari periode, tahun 2010 sebesar 3,77 %, tahun 2020 sebesar 8,5%, tahun 2024 sebesar 10.20% dari jumlah penduduk di Indonesia.
Tingkatkan Standart SDM
Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan membawa pengaruh terhadap kualitas pelayanan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Pada umumnya pendidikan yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan sebuah instansi. Notoatmodjo (2003) menekankan bahwa pendidikan yang tinggi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap individu.
Dengan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas. Pelanggan atau pengguna layanan cenderung lebih mempercayai dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh individu dengan pendidikan yang lebih tinggi, karena dianggap lebih kompeten dan terpercaya.
Baca Juga: Opini Sunarji Harahap: Membudayakan Literasi Ekonomi Keuangan
