Lubuk Pakam - Realitasonline.id | Soal dugaan pungutan liar (pungli) kegiatan 17 Agustus di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam menuai sorotan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupten Deli Serdang pun bingung.
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Swandi Napitupulu menolak memberi komentar.
Justru menyarankan agar menghubungi Sekretaris dinas terkait masalah dugaan pungli Rp 40 ribu per orang siswa untuk perayaan HUT RI ke 78 atau 17 Agustus-an di SMP Negeri I Lubuk Pakam.
Baca Juga: Pemborong Proyek Jembatan Penghubung Langkat - Deliserdang Diduga Caplok Listrik Warga
"Silahkan hubungi sekretaris dinas. Karena beliau telah dilegasikan oleh kabid untuk itu," ujar Swandi Napitupulu ketika dikonfirmasi via seluler, Rabu (30/8/23).
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Yusnaldi mengaku sedang di Jakarta dari Surabaya menuju Kualanamu. "Sampai di Pakam saja nanti saya jelaskan ya bang. Sekarang saya di Jakarta dari Surabaya mau menuju Kualanamu,"jawabnya.
Diberitakan sebelumnya, momentum kemerdekaan harusnya dinikmati secara gratis oleh semua elemen bangsa.
Baca Juga: Apes! Nasib Honorer Satpol PP Terancam Dipecat Kini Kasusnya Ditangani Polsek Metro Selatan
Namun, orang tua murid SMP Negeri I Lubuk Pakam mengeluh, karena anak mereka diduga dikenai pungutan Rp 40 ribu per orang untuk perayaan HUT RI ke 78 atau 17 Agustus-an baru lalu.
Dugaan pungli yang dialami murid kelas VIII atau kelas II SMP tersebut, terungkap setelah sejumlah orang tua murid menolak pada Selasa (15/8/23) silam.
Murid yang duduk di Kelas VIII E dikutip Rp 40 ribu setiap orang untuk biaya pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke 78. Uang kutipan tersebut diduga disetor kepada bendahara paguyuban yang telah dibentuk di setiap kelas.
Baca Juga: Ketua DPRD SU Dukung Penuh Tim Produksi Film Layar Lebar Perik Siduadua Pertama Dari Karo
Selain itu, di kelas tertentu murid juga diduga dipungut Rp 5 ribu setiap minggunya untuk uang kas. Kabarnya uangnya digunakan untuk membeli dispenser, penghapus papan tulis, spidol dan sapu untuk kelas.
Meski berat hati, namun para orang tua mengaku terpaksa membayarnya juga. Sebab mereka khawatir anaknya mendapat tekanan dari paguyuban kelas ataupun oknum guru karena menolak memberikan kutipan.
